Minggu, 22 April 2012

PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 ???

Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar isi dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yg berbunyi Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ya itulah bunyi dari pasal tersebut . mungkin apabila masyarakat mendengar, itu akan membawa berita gembira untuk semua orang.

tapi itu hanyalah sebuah tulisan yg tidak berarti . Sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri berusaha untuk menjalankan kewajibannya sehubungan dengan isi ayat pasal tersebut. Sehingga dibentuklah lembaga-lembaga yang ditugasi untuk mengurusi dan mengelola elemen-elemen alam milik bumi Indonesia. Contohnya saja negara kita memiliki beberapa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengurusi hal-hal tersebut seperti, PAM (Perusahaan Air Minum), Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas), Pertamina, PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan lain sebagainya.

Setelah itu apa???

apakah pemerintah hanya sampai membuat lembaga2 tersebut saja???

Jadi mana aplikasi dari pasal tersebut???apakah hanya sebagai kata2 mutiara saja???

Pertambangan merupakan sebuah industry yg sangat vital, hampir semua barang2 yg ada disekitar kita terbuat dari bahan tambang ,mulai dari : besi , baja , kaca, emas, perak, timah, tembaga dll.

Disisi lain masyarakat menyebut pertambangan adalah sebuah kegiatan yg merusak lingkungan ,tetapi pertambangan memiliki tahapan tahapannya sendiri yaitu : Penyelidikan Umum, eksplorasi,study kelayakan,persiapan penambangan, penambangan, pengolahan bahan galian, pengangkutan, pemasaran, dan yg terakhir Reklamasi tambang.

Reklamasi tambang adalah usaha pelestarian lingkungan yg di lakukan pada saat pasca tambang.

KEBIJAKAN REKLAMASI

Diatur dalam ;

UU No. 11/1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
PP No. 32/1969, tentang Pelaksanaan UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

PP No. 75/2001, tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1969 
Kepmen PE No. 1211.K/1995, tentang Pecegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum
Kep Dirjen PU No. 336/1996, tentang Jaminan Reklamasi

Sektor pertambangan dilihat sebagai sektor yang menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Sehingga, tidak heran kalau ada sejumlah pemerintah daerah yang sangat giat menerima (bahkan mencari-cari) para investor asing yang ingin menanamkan investasinya dalam bidang pertambangan di daerahnya.

Pada awalnya pertambangan di lakukan semata2 untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyat seperti yg tercantum pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, perusahaan pertambangan kebanyakan hanya meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yg masih jauh dari kesejahteraan, masih banyak anak2 yg putus sekolah, masih banyak orang2 yg hidup di bawah garis kemiskinan.

DIMANA LETAK KEADILAN ???

DIMANA KESEJAHTERAAN???

APAKAH HANYA SEBAGAI KATA-KATA MUTIARA SAJA???

Dengan realita seperti ini masyarakat lah yg sangat di rugikan, contohnya konflik yg baru2 saja terjadi kasus Bima , NTB, Papua, Mesuji dll

Jadi apa yg harus kita lakukan???

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan pertambangan yang ternyata lebih banyak merugikan masyarakat (yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan) serta lingkungan hidup, daripada kesejahteraan yang dijanjikan. Oleh karena itu pemerintah harus tegas dalam mengatasi polemik yg terjadi di daerah2 yg dijadikan lahan pertambangan .

 

Hidup Rakyattttt !!!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar